9 November 2017 - Press Release Humas dan Protokol

PRESS RELEASE

Bupati : Pabrik Harus Bermanfaat bagi Masyarakat Sekitar

Bupati interaksi dengan karyawan PT Nankai

Lumajang, 9 November 2017 -- Bupati Lumajang, Drs. As'at, M.Ag., mengingatkan manajemen PT. Nankai, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, agar kehadiran pabrik benar-benar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Hal itu disampaikannya saat kunjungan pabrik pengolahan kayu tersebut, Rabu (8/11 /2017).

Bupati memberikan arahan kepada manajemen dan 334 orang karyawan dan karyawati di PT Nankai Lumajang. Bupati menyampaikan kesejahteraan masyarakat tidak akan terwujud kalau lingkungan tidak aman, oleh karena itu ia berharap kepada menajemen pabrik agar tetap menjaga keamanan dan ketentraman pabrik. ''Keberadaan pabrik arus bermanfaat bagi masyarakat sekitar pabrik'', ungkapnya.

Bupati mengapresiasi kedisiplinan dan kebersihan karyawan dan karyawati dalam bekerja, sehingga tidak pernah menimbulkan masalah yang merugikan baik dari pihak menajemen maupun pekerja.

Bupati mengucapkan terima kasih kepada manejemen pabrik yang sudah beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ''Saya bangga, PT. NANKAI ternyata memiliki cita-cita besar untuk memperkenalkan lumajang dengan komoditi kayu ke luar negeri'', pungkasnya

Dalam kunjungannya tersebut Bupati secara langsung menyempatkan diri berbincang dengan beberapa karyawan untuk mengetahui kondisi yang dihadapi mereka, utamanya berkait dengan hak-hak karyawan yang seharusnya diperoleh. Di samping itu, juga untuk mengethaui aspirasi, keluhan atau keinginan karyawan pabrik tersebut. (Fadli, Mirwan Humas dan Protokol

_____________________________________________ 

PRESS RELEASE

Hindari Nikah Usia Dini

Lumajang, 10 Nopember 2017-- Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Ny. Tutuk Asʻat, berpesan, agar warga masyarakat menghindari pernikahan usia dini.  Hal itu disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kreatif tahun 2017, dengan tema ''melalui kie kreatif kita ciptakan keluarga yang komunikatif, informatif dan edukatif'', di Lapangan Desa Karangsari, Sukodono, Kamis (09/11/2017).

Ketua TP PKK menyampaikan, pernikahan dini saat ini merupakan hal yang harus dikurangi, mengingat resiko yang diakibatkannya cukup serius. Pernikahan usia dini,  berpotensi melahirkan anak kurang sehat. Itu sebabnya, pemerintah tak henti-hentinya menyosialisasikan program dan gerakan KB.

Program KB di Lumajang saat ini sudah menuai keberhasilan. Bukti keberhasilan itu, dengan mengalirnya penghargaan yang diperoleh pemerintah Kabupaten Lumajang, diantaranya “Manggala Karya Kencana”. Ia berpesan, agar masyarakat senantiasa membantu pemerintah memimalisir angka pernikahan usia dini. Ia juga menjelaskan pada tahun 2015, Lumajang menduduki peringkat 5 tertinggi se Jawa Timur dalam kategori angka pernikahan dini. Sedangkan pada tahun 2016 sampai saat ini Lumajang sudah menduduki peringkat 12. Artinya,  hal ini merupakan suatu keberhasilan Kabupaten Lumajang.

Kabid IKAP Perwakilan Dinas Dalduk dan KB Kabupaten Lumajang, Jonathan Kobba, MM, menyampaikan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontrol pemerintah terhadap capaian program pemerintah dibidang KB, serta menyerap aspirasi masyarakat. Serta meningkatkan pemahaman kepada masyarakat agar tidak menikah diusia dini. hal itu dilakukan untuk meminimalisir resiko kehamilan pada usia muda. Dengan demikian kegiatan ini diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Lumajang.

Drs. Ayub Khan, M Si., menyampaikan Kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat terkait pembinaan keluarga yang sehat dan sejahtera, pemerintah pusat sudah mencanangkan satu kampung KB di satu daerah. Menurutnya pernikahan dini memiliki banyak sekali dampak negatif, selain berpengaruh kepada kondisi kesehatan namun juga pada perekonomian dan kondisi psikologis seseorang. Minimal usia untuk menikah untuk laki-laki kurang lebih 25 tahun, dan perempuan berusia kurang lebih 20 tahun.

Sosialisasi tersebut hadiri juga oleh Anggota Komisi 9 DPR RI, Drs. Ayub Khan, M. Si., serta perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Kepala OPD terkait. Sebelumnya kegiatan serupa juga sudah dilaksanakan di beberapa wilayah di Kabupaten Lumajang, (Fadli, Mirwan Humas dan Protokol).

______________________________________________

PRESS RELEASE

       Bupati Serahkan KUR Senilai 1,018 M

Lumajang, 09 Nopemberr 2017—Bupati menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 47 orang anggota LMDH Wono Lestari Desa Burno Kecamatan Senduro (Wil. Kerja BKPH Senduro SKPH Lumajang KPH Probolinggo) senilai Rp. 1,018 Milyard. Penyerahan KUR tersebut sengaja dilakukan bupati,, Rabu (08/11/2017), sebagai tindak lanjut penghargaan yang diberikan Presiden RI, Ir. Joko Widodo kepada para petani beberapa hari lalu di Probolinggo.

Bupati Lumajang menyampaikan apresiasi kepada Perum Perhutani SKPH Lumajang KPH Probolinggo dan Bank BNI Cabang Lumajang atas respons cepat pemberian KUR serta akses lebih ke kawasan hutan untuk dapat dimanfaatkan masyarakat lumajang, guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. tanpa mengabaikan manfaat hutan secara ekologi sebagai penghasil oksigen, pencegah banjir dan erosi.

Menurut bupati, realisasi KUR kepada anggota LMDH Wono Lestari Desa Burno Kec. Senduro Kababupaten Lumajang dalam rangka Implementasi Perhutanan Sosialisasi, merupakan bukti nyata hadirnya Pemerintah dalam Percepatan Pemerataan Ekonomi, “Saya berharap semoga sinergitas yang baik antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan Perum Perhutani, Bank BNI dalam Rangka mewujudkan masyarakat Lumajang yang sejahtera dan bermartabat terus terjalin dengan baik “ Pungkasnya.

Perhutani Lumajang memberikan apresiasi positif terhadap Pemerintah Kabupaten Lumajang yang telah turut mensukseskan Program Perhutani dalam mensejahterakan masyarakat desa hutan. Sehingga terciptanya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud Selain itu perhutani Lumajang juga memberikan pembuktian kongkrit hasil dari kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia (Ir. Joko Widodo) pada tanggal 2 November 2017 lalu, di Petak 1a RPH Kaliacar BKPH Kraksaan KPH Probolinggo, Desa Berani Wetan, Kec. Maron, Kab. Probolinggo dalam rangka penyerahan SK Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan SK Pengakuan & Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) kepada Kelompok Tani Hutan (KUPS) dan Juga Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Lingkup Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang dan Kab. Jember.

"Program ini bentuk dari tindak lanjut dari kunker Presiden RI", ujar Waka KSKPH Perum Perhutani Lumajang H. Mukhlisin S. Hut, Rabu (08/11/2017). Sebagai bentuk langkah nyata, Bank BNI Cabang Lumajang dalam mensuport program PHBM ( Perhutanan Sosial Ala Perum Perhutani SKPH Lumajang) yaitu dengan memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), secara perdana diberikan Langsung Oleh Bupati Lumajang Drs. H. As’at, M.Ag Kepada 47 Orang anggota LMDH Wono Lestari Desa Burno Kec. Senduro (Wil. Kerja BKPH Senduro SKPH Lumajang KPH Probolinggo) senilai Rp. 1,018 Milyard. "Secara simbolis diberikan oleh Bapak Bupati Lumajang kepada para anggota LMDH",Tambahnya. (Tata, Mirwan Humas dan Protokol).

_________________________________________________________________

PRESS RELEASE

Bupati Naikkan Honor  RT/ RW

Bupati menyerahkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK)

Lumajang, 09 Nopember 2017-- Bupati Lumajang, Drs. As'at, M.Ag., menyanggupi keinginan RT/ RW agar honornya dinaikkan. Hal itu, disampaikan bupati saat menghadiri Pembinaan RT/RW se wilayah kerja Pasirian, Kabupaten Lumajang tahun 2017, di Lapangan Desa Candipuro, Rabu (8/11/2017). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 2200 ketua RT/RW dari Kecamatan Candipuro, Kecamatan Pasirian, Kecamatan Tempeh, Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Tempursari.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyerahkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) 2017 untuk pemberdayaan masyarakat, bantuan tersebut diserahkan pada Desa Oro oro ombo, Desa Sumberurip, Desa Pandanwangi dan Desa Tumpeng. ''Semua harus terlibat, semua harus merasa bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing'', ungkapnya.

Bupati menegaskan, kenaikan honor bagi RT/RW itu wajar dan pantas mengingat tugas dan fungsi RT/RW sangat penting di masyarakat. Menurutnya, RT/RW juga memegang peran aktif dalam membantu memaksimalkan program pembangunan pemerintah. Bupati juga akan memberika seragam baru bagi RT/ RW tersebut.

Seperti biasanya, disetiap kegiatan pembinaan RT/RW, Bupati selalu melakuakn diaolog langsung dengan para ketua RT/RW, hal tersebut dilakukan dengan harapan Bupati dapat mendengarkan keluh kesah secara langsung masyarakatnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Patria Hastiadi, AP., sudah mengajukan kenaikan honor RT/RW pada tahun 2018 yang semula Rp. 150.000 menjadi Rp. 200.000., menurutnya RT/RW perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, RT/RW merupakan satuan pemerintah paling kecil yang memiliki tugas penting dalam pembangunan daerah.

Camat Candipuro, Erik Kurniawan, S. STP., menyampaikan pemilihan lokasi kegiatan lapangan Desa Candipuro karena merupakan titik tengah wilayah Pronojiwo, Tempursari, Tempeh, Pasirian dan Candipuro (Fadli, Mirwan Humas dan Protokol).

________________________________________________________________