1 Agustus 2017 - Press Release Humas dan Protokol

PRESS RELEASE

14. 22 Milyar Bantuan Untuk 1.456 Rumah

Bupati :Perhatikan Kawasan Kumuh

Bupati memberikan bantuan kepada masyarakat

Lumajang, 1 Agustus 2017 –Bupati Lumajang, Drs. As’at M.Ag., membuka acara Lokakarya kegiatan fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat di perkotaan (KOTAKU) Tahun 2017. Acara bertempat di Pendopo Kabupaten Lumajang, Senin (31/7/2017). Pembukaan lokakarya ini juga dihadiri oleh Forkopimda Lumajang. Lokakarya ini diadakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Bupati menyatakan, bahwa masalah perumahan kumuh tidak bias dihindari jika tidak ditata dan dikelola sejak dari awal. Bupati juga mengungkapkan bahwa sungai yang ada di Lumajang ini sudah tidak menjadi tempat pembuangan sampah, namun dijadikan penyemangat bagi masyarakat untuk hidup tidak kumuh. Kawasan di sekitar sungai sudah disulap menjadi lebih cantik. Hal ini diharapkan masyarakat tidak lagi membuang sampah di sungai.

Bupati menyampaikan sambutan

Bupati mengungkapkan, diantara RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang sudah dibenahi, masih ada rumah yang beralaskan tanah. “Hal ini dikarenakan, ada RTLH yang terlewati begitu saja.”,ujarnya. Bupati berpesan untuk memperhatikan RTLH dan kawasan kumuh di daerahnya sehingga ada solusi untuk RTLH dan kawasan kumuh. Usai membuka Lokakarya tersebut, Bupati meninjau langsung rumah di Kawasan Kampung Baru, Kelurahan Rogotrunan yang mendapat bantuan tersebut.

Bupati saat lakukan kunjungan pembangunan rumah

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lumajang, Ir. Imam Suryadi, M. Si., melaporkan kegiatan lokakarya kawasan perkotaan ini, ada sekitar 360 rumah yang mendapatkan bantuan dengan dana 5,94 milyar Rupiah. Sedangkan, kawasan di luar perkotaan ada sekitar 1.096 rumah yang dibenah dengan bantuan dana sejumlah 8,28 milyar rupiah. Pembenahan di kawasan perkotaan sudah berjalan 80%.

Setiap rumah di kawasan perkotaan mendapat bantuan 15 juta. Sedangkan di kawasan luar perkotaan, mendapa tbantuan 7,5 juta rupiah (Mel, Mirwan Humas dan Protokol).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESS RELEASE

DPR RI Komisi IV Sanggupi Permintaan Petani dan Peternak

Lumajang, 1 Agustus 2017—DPR RI Sanggupi keinginan petani dan peternak di Kecamatan Senduro. Hal itu, disampaikan ketika rombongan DPR RI Komisi IV, bersama Dirjen Hortikultura, serta beberapa mitra kerja dari Komisi IV berkunjung di Desa Kandangan, Kecamatan Senduro. Senin sore (31/7/2017)

Kunjungan Kerja dari DPR RI Komisi IV
(Doc. Humas dan Protokol)

Kunjungan tersebut bertujuan untuk menyerap informasi dan berdialog dengan pelaku pertanian, perkebunan, peternakan serta melihat hasil produksinya di Kabupaten Lumajang. Sebelum melakukan dialog dengan masyarakat, rombongan komisi IV disuguhi dengan hasil pertanian dan perternakan di Kabupaten Lumajang.

Kepala Dinas Pertanian, Ir. Paiman menjelaskan proses perawatan hingga pengemasan pisang mas kirana dan pisang agung. Menurutnya pisang agung semeru dan salak pronojiwo sudah bersertifikat global dengan menggunakan pupuk organik.

DR. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.SI dari fraksi partai demokrat menjelaskan kedatangan Komisi IV adalah bentuk keseriusan Legeslatif untuk memperkuat potensi masyarakat dan melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah memaksimalkan potensi daerah. Herman juga menyampaikan, Komisi IV akan memberikan pelatihan untuk petani dan peternak. Ia memberi masukan agar para pengelolah susu kambing memberi merk dengan menggunakan bahasa daerah atau berbahasa indonesia untuk mudah dikenali dipasar masyarakat lokal, “meskipun ndeso yang penting mudah dipasarkan”, ujarnya.

DPR RI akan mengusahakan peralatan untuk pengolahan susu kambing senduro. Selain itu, herman juga mempertimbangkan usulan masyarakat terkait dengan Harga pokok penjualan beras, masyarakat meminta DPR RI untuk menaikan harga, “Hpp akan dinaikan, masih menunggu kajian lebih lanjut dengan memeperhatikan aspek-aspek”, ujarnya.

Herman berharap pertemuan yang singkat dengan masyarakat akan membawa manfaat untuk kesejahteraan dan peningkatan kapasitas masyarakat, “Pendekin kendalanya, panjangkan manfaatnya”, ujarnya.(Fadli, MirwanHumas dan Protokol).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRESS RELEASE

Kepala Dispenduk capil: Tingkatkan Kedisiplinan

Kadisdukcapil sebagai irup rutin
(Doc. Humas dan Protokol)

Lumajang, 1 Agustus 2017 –Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Lumajang, Drs. Imam Supriyono berpesan, agar seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lumajang meningkatkan kedisiplinan kerja yang selama ini sudah berjalan dengan baik. Ia mengapresiasi atas pembangunan pemerintahan, sosial kemasyarakatan, ideologi, ekonomi, sosial, dan politik yang memiliki kemajuan pesat. Hal itu disampaikannya, saat memberikan amanat selaku inspektur upacara Rutin di halaman Kantor Bupati, Senin (31/07/2017).

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, Drs. Imam Supriyono, berpamitan, karena telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2017 dengan pangkat golongan IV/d. Dengan mengawali karir bekerja sebagai PNS pada tahun 1980. Di awal karir beliau, Imam Supriyono menjadi staf perekonomian dan selama 15 tahun bekerja di lingkup Kantor Bupati Lumajang.

Selama bekerja di pemerintah Kabupaten Lumajang, sejumlah 17 jabatan telah diemban oleh Imam Supriyono. Selama menjabat, Imam Supriyono pernah mengemban amanah menjadi kepala Bakesbangpol, camat Lumajang, dan masih banyak lagi.

Imam Supriyono berharap, apa yang sudah kita capai jangan sampai digunakan untuk memecah belah sinergitas kinerja maupun sinergitas antara eksekutif dengan legislatif. Kesinergitasan kerja dengan pihak lain diharapkan untuk dipertahankan. Stabilitas ekonomi dan ideologi juga diharapkan untuk ditingkatkan. Hal ini bisa membuat Lumajang semakin kondusif dan lebih baik kedepannya. (Mel, Mirwan HUMAS DAN PROTOKOL)